Reposisi Imunitas Advokat dalam Pendampingan Daring: Telaah Hak Retensi atas Dokumen Klien di Era Pembuktian Elektronik

Abstrak

Pendampingan hukum daring mengubah dokumen klien dari berkas fisik menjadi data elektronik yang mudah digandakan, dipindahkan, dan dijadikan alat bukti. Perubahan ini menimbulkan persoalan yang belum banyak dibahas dalam kajian keadvokatan: apakah hak retensi advokat atas dokumen klien, yang berakar pada Pasal 1812 KUH Perdata, masih dapat dilaksanakan terhadap dokumen elektronik, dan sejauh mana imunitas serta hak kerahasiaan advokat dalam UU Advokat melindunginya. Penelitian ini bertujuan (1) mengonstruksikan hak retensi atas dokumen elektronik klien dan (2) merumuskan reposisi imunitas advokat agar tetap melindungi profesi tanpa mengorbankan hak klien atas pembuktian dan akses keadilan. Penelitian yuridis normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terbatas pada putusan Mahkamah Konstitusi, dengan analisis kualitatif-preskriptif atas bahan hukum primer dan karya-karya Panjaitan tentang peran advokat dan bantuan hukum. Hasilnya memuat empat temuan. Pertama, hak retensi dapat diperluas secara terbatas ke berkas kerja advokat, bukan ke salinan dokumen asal klien. Kedua, imunitas Pasal 16 UU Advokat bersifat fungsional dan bergantung pada iktikad baik demi pembelaan klien, sehingga tidak otomatis menjangkau penahanan dokumen yang bermotif penagihan honorarium, sedangkan Pasal 19 melindungi kerahasiaan terhadap pihak luar, bukan terhadap klien. Ketiga, pada bantuan hukum cuma-cuma retensi kehilangan dasar karena tidak ada honorarium yang dapat dituntut. Keempat, reposisi dirumuskan dalam tiga batas: objek, tujuan, dan prosedur. Artikel ini menyarankan pedoman organisasi advokat dan klausul retensi tertulis dalam perjanjian jasa hukum.